Kabid PSP Hadiri Rapat Pembahasan Raperda LP2B di DPRD Kabupaten Lombok Timur
Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Marianah, dalam rapat tersebut ia menjelaskan bahwa Rancangan Perda (Raperda) yang akan dibahas menjadi Perda pada tahun 2020 terdiri dari 11 Raperda salah satunya Raperda LP2B.
Substansi dari Rancangan Perda LP2B untuk ditetapkan menjadi Perda adalah bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 sebesar 1,62% per tahun. Pada tahun 2040 diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 1.738,704 jiwa sampai dengan kebutuhan pangan beras 199.255,53 ton per tahun yang dapat dipenuhi dari luas panen 45.306,24 ha per tahun.
Berdasarkan hasil proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8614% per tahun dari tahun 2010-2020 menghasilkan bahwa pada tahun 2040, jumlah penduduk sebesar 1.434.763 jiwa dengan kebutuhan beras 179.187,60 ton per tahun yang dapat dipenuhi dari lus sawah baku minimum 40.743,24 ha. Di sisi lain, kebutuhan ruang untuk perumahan, tepat usaha, dan prasarana fisik diproyeksikan mencapai 1.999,41 ha atau sekitar 100 ha per tahun yang berdampak pada semakin berkurangnya luas baku lahan sawah tersedia.
Luas LP2B yang diusulkan lebih rendah daripada potensi luas lahan sawah yang tersedia seluas 46.334,40 ha, artinya masih tersedia surplus luas lahan sawah baku setelah diperhitungkan alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan jumlah rumah tangga seluas 977,60 ha sampai dengan 1.999,41 ha atau 50 ha sampai dengan 100 ha per tahun.
Atas dasar data empirik tersebut, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur berinisiatif untuk mengusulkan Perda LP2B guna menekan laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah.
Alih fungsi lahan sebagaimana diuraikan di atas sedapat mungkin diarahkan pada lahan kering dengan menghindari alih fungsi lahan sawah irigasi, jika alih fungsi lahan sawah sulit dihindari, maka para pihak berkewajiban mengganti lahan sawah dengan mencetak sawah baru di tempat lain seluas 3 (tiga) kali luas lahan sawah yang dialih fungsikan dan melengkapinya dengan prasarana dan sarana irigasi.
Bagi petani yang lahan sawahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan disediakan berbagai bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke bukan pertanian dimungkinkan dicapai melalui penghematan penggunaan lahan dengan cara pembangunan fisik vertikal (bertingkat) minimal (dua) lantai, atau menghindari pengembangan pembangunan fisik horIzontal yang memboroskan pemanfaatan sumberdaya lahan. Penghematan penggunaan lahan dengan pembangunan fisik vertikal merupakan upaya strategis sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat dikaruniakan lahan sawah yang subur atas kandungan unsur hara, air, udara dan cahaya matahari yang tak dapat dinilai dengan uang.
Hal yang fundamental sebagai catatan dari Raperda LP2B ini adalah: (a). Kebutuhan pangan beras berkisar antara 164.423,88 ton/tahun sampai dengan 199.255,53 ton/tahun pada tahun 2040. (b). Penetapan LP2B seluas 40.884,6 ha lebih rendah dari luas potensial lahan sawah 45.191,37 ha sampai dengan 45.312,61 ha pada tahun 2040. (c). Luas lahan sawah minimum 37.386,30 ha sampai dengan 45.306,24 ha untuk mencapai swasembada pangan beras pada tahun 2040. [ari]
